ANALISA MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM PEMEKARAN WILAYAH BARU PADA PENYELENGARAAN OTONOMI DAERAH
Sari
Abstract :
This study aims to understand the implementation of regional autonomy or decentralization which aims to improve service quality, regional competitiveness and community welfare, but in this study it will further explain clearly that regional autonomy is able to provide stimulus to the regions to become new autonomous regions or new areas of expansion. The formation of a new autonomous region is normal if it is able to realize the desires of the local people because what is clear with the emergence of new autonomous regions will also raise new problems. There are positive impacts and negative impacts overshadowing the implementation of regional autonomy especially for the new autonomous region The birth of the new autonomous region is expected to be based on the wishes of the people who are able to increase community participation in building the region and not at the wishes of the local elite.
Keywoord : Regional autonomy, decentralization, participation and local elite
Teks Lengkap:
PDFReferensi
DAFTAR RUJUKAN
Buku :
Fahmi, Sudi. 2009. Hukum Otonomi Daerah.Yogyakarta : Kreasi Total Media
Gaffar, Affan. 2007. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Belajar
Gayo, Iwan. 2010. Buku Pintar Seri Senior. Banten : Pustaka Warga Negara
Karim, Abdul Gafar. 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Belajar
Marbun, BN. 2007. Kamus Politik. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
Jurnal & Media Berita :
M. Syahran Jailani. 2013. RAGAM PENELITIAN QUALITATIVE (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory,dan Studi Kasus), Jurnal Edu-Bio, Vol 4
Wasisto Raharjo Jati. 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia : Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, Jurnal Konstitusi, Universitas Gajah Mada FK Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, VOL 9 No. 4 Tahun 2012 744-773
Kemendagri Perketat Pemekaran Daerah Baru, 2015; Versi cetak artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 11 Juli 2015, di halaman 4 dengan judul "Kemendagri Perketat Pemekaran Daerah Baru".
Peraturan :
UUD Republik Indonesia Tahun 1945
UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Website :
Penduduk Indonesia Tahun 2013; http://indonesia2050.info/umum/luas-wilayah-dan-jumlah-penduduk/; diakses tanggal 06 November 2018
Sebelum Hutan Menjadi Kenangan, 2016; http://nasional.kompas.com/read/2015/03/21/11422271/Sebelum.Hutan.Menjadi. Kenangan.html; diakses pada 07 Oktober 2016 pkl. 09.00 Wib
Potensi Batu Bara di Indonesia Menjanjikan, 2016; http://www. kemenperin. go.id /artikel/ 1224/ Potensi-Batu-Bara-di-Indonesia-Menjanjikan.html; diakses pada 07 Oktober 2016 pkl 09.00 Wib
Maret 2005; http://cahwaras. wordpress. com/2010/04/25/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-42-tahun-2001-tentang-pedoman-pelaksanaan-penyerahan-barang-dan-hutang-piutang-pada-daerah-yang-baru-dibentuk/; diakses pada 8 mei 2013
Presiden Umumkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah, 2016; http:// www. kemendagri.go.id/news/ 2016/06/13/ presiden-umunkan-pembatalan-3143-perda-bermasalah.html; diakses pada 10 Oktober 2016 pkl. 10.00 wib
Korupsi Mewabah, 2016; https://m.tempo.co/read/news/2012/02/11/ 063383242/korupsi-mewabah-seiring-dengan-pemekaran -daerah-baru.html; diakses pada 10 Oktober 2016 Pkl. 10.00 Wib
Kabupaten Kota hasil Pemekaran, 2016; https://nasional.tempo.co/read/news/2016 /10/08/ 078810688/80-persen-kabupaten-kota-hasil-pemekaran-masih-menyusu-ke-pusat.html; diakses pada 10 Oktober 2016 pkl. 10.00 wib
Kegagalan Pemekaran Wilayah, 2016; http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/ files/ 2013_kajian_pkapbn_ Menyibak_ Kegagalan_ Pemekaran_RTH.pdf; Diakses pada 10 Oktober 2016 pkl. 10.00 wib
Beban APBN Dalam Pemekaran Wilayah, 2016; http://www.antikorupsi.org/id/content/ pemekaran-pemerintah-daerah-dan-beban-apbn-250804.html; diakses pada 10 Oktober 2016 pkl. 10.00 wib
Harian Kompas bulan Maret 2005. Dalam
Pemekaran Pemerintah Daerah, 2016 ; http://www.antikorupsi.org/id/content/ pemekaran-pemerintah-daerah-dan-beban-apbn-250804; diakses pada 10 Oktober 2016 pkl. 10.00 wib
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.